Sumenep,RPN-Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) serta dukungan terhadap percepatan cakupan imunisasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Langkah tersebut merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap penyusunan program dan kegiatan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, STP., M.Si., IPU., ASEAN Eng, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan seluruh masyarakat secara adil. Oleh karena itu, perspektif gender dan inklusi sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah,”ujar Arif Firmanto.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, penerapan PUG menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan lebih tepat sasaran.
Dalam implementasinya, Bappeda membekali perangkat daerah dengan pemahaman mengenai penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), dan Term of Reference (TOR). Melalui pendekatan tersebut, setiap program dan penganggaran diharapkan disusun berdasarkan data terpilah sehingga benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bappeda juga menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif hanya dapat diwujudkan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Implementasi PUG diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat sesuai prinsip No One Left Behind
Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Cakupan Imunisasi
Di sisi lain, Bappeda Kabupaten Sumenep juga memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan cakupan imunisasi sebagai bagian dari pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bappeda usai mengikuti Advokasi Akselerasi Imunisasi Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan diikuti pemerintah kabupaten di wilayah Madura serta sejumlah daerah lainnya.
Kegiatan tersebut melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan P2KB, dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk penguatan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan cakupan imunisasi di Kabupaten Sumenep.
Arif Firmanto menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
“Pembangunan kesehatan merupakan investasi pembangunan manusia. Karena itu, percepatan imunisasi harus menjadi agenda bersama yang didukung melalui perencanaan, penganggaran, edukasi masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa imunisasi memiliki peran strategis dalam mencegah berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting. Anak yang memperoleh imunisasi lengkap memiliki perlindungan lebih baik terhadap infeksi berulang yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bappeda akan terus mengintegrasikan isu kesehatan, khususnya peningkatan cakupan imunisasi, ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap program lintas perangkat daerah dapat saling bersinergi dalam mencapai target pembangunan kesehatan.
Selain memperkuat layanan kesehatan, upaya tersebut juga didukung melalui edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, media, dan seluruh elemen masyarakat.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas cakupan imunisasi, menekan angka zero dosen, serta mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, unggul, dan berdaya saing sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
zain_rpn
Penulis : Ach Zaini
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Radar Post Nasional
